SUMBARPOS.COM(SPC), Padang Panjang – Institut Seni Indonesia (ISI) Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, akan melaksanakan delapan reformasi birokrasi sesuai dengan program Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
“Kami menyesuaikan dengan program Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Reformasi Birokrasi di Indonesia,” kata Rektor ISI Padang Panjang Prof Dr Novesar Jamarun di Padang Panjang, Selasa.
Ia mengatakan delapan reformasi birokrasi yang akan dijalankan itu meliputi mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan dan pelayananan publik.
“Kami wajib melaksanakannya dalam waktu dekat. Kalau tidak, maka tunjangan profesi, tunjangan kinerja dan sertifikasi tidak akan bisa dibayarkan dari pusat,” katanya.
Setiap unit di ISI Padang Panjang, katanya, juga mempresentasikan berbagai program yang merujuk terhadap rencana strategis.
Dalam mempresentasikan tersebut Rektor mengharapkan setiap unit dapat secara maksimal dalam melakukan alokasi anggaran dan tentu saja sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Penjaminan mutu pada 2017 ini, tidak lagi dalam taraf pelatihan-pelatihan, tetapi sudah masuk tahap pelaksanaan yang nanti diberi peringkat di setiap prodi.
Pemeringktan dilakukan sebagai “reward” bagi prodi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM) untuk menjadikan mutu ISI Padang Panjang lebih baik, kata dia. (adv)
